Pembelaan Darurat

seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi sebagai berikut:


(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.


Pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (noodweer) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.


Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal” (hal. 65-66), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga


Soesilo memberi contoh “pembelaan darurat” (Pasal 49 ayat [1] KUHP) yaitu seorang pencuri mengambil barang orang lain, kemudian si pencuri menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati. Di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Tapi, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukuli pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya.


Kemudian, Soesilo juga memberikan contoh “pembelaan darurat yang melampaui batas” atau noodweer-exces (Pasal 49 ayat [2] KUHP) sebagai berikut:


Misalnya seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.


Jadi, berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa KUHP mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan diri atau barangnya dari serangan yang melawan hak. Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri. Jika si pemilik rumah yang menyebabkan si pencuri mati tersebut dapat membuktikan di sidang pengadilan bahwa perbuatannya itu dilakukan dalam rangka pembelaan darurat, maka dia tidak dapat dihukum. Untuk itu, hakim akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).


Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.


Dasar hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915

Alat Bukti dan Barang Bukti

A. Alat Bukti



Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.



B. Barang Bukti



Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,



Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14).



Selain itu di dalam Hetterziene in Landcsh Regerment (”HIR”) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (corpora delicti)

b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (corpora delicti)

c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti)

d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (corpora delicti)



Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 254). Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

a. Merupakan objek materiil

b. Berbicara untuk diri sendiri

c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya

d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa



Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau corpus delicti adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti terebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatka

pembelaan saat terpaksa

A.     Tentang Daya Paksa (Overmacht)

 

Daya paksa atau overmacht dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) terdapat dalamPasal 48 KUHP yang berbunyi:

 

“Orang yang melakukan tindak pidana karenapengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana.”

 

Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunyaovermacht, R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya mengatakan bahwa kalimat “karena pengaruh daya paksa” harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang. Mengenai kekuasaan ini dapat dibedakan dalam 3 macam seperti di bawah ini:

 

1.      yang bersifat mutlak

 

R. Sugandhi, S.H.menjelaskan, dalam hal ini, orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat ia elakkan. Misalnya, seseorang dipegang oleh seseorang lainnya yang lebih kuat, kemudian dilemparkannya ke jendela kaca sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak barang orang lain. Dalam peristiwa semacam ini dengan mudah dapat dimengerti bahwa orang yang tenaganya lemah itu tidak dapat dihukum karena segala sesuatunya yang melakukan ialah orang yang lebih kuat.Orang inilah yang berbuat dan dialah pula yang harus dihukum (hal. 54-55).

 

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana (hal. 152-153), sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa daya paksa absolut (vis absoluta) sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak punya pilihan lain sama sekali. Misalnya seseorang yang diangkat oleh orang pegulat yang kuat lalu dilemparkan ke orang lain sehingga orang lain itu tertindas dan cedera. Orang yang dilemparkan itu sendiri sebenarnya menjadi korban juga sehingga sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan menindas orang lain.

 

Lebih lanjut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa orang yang dilemparkan ini tidak dapat berbuat lain. Daya paksa absolut ini bersifat fisik, tetapi dapat juga bersifat psikis, misalnya orang yang dihipnotis sehingga melakukan delik. Di sini orang tersebut tidak dapat berbuat lain. Selain daya paksa tersebut datang dari orang lain, daya paksa dapat juga datang dari alam, misalnya pilot yang pesawatnya terhempas ke landasan karena gempa sehingga menimpa pesawat lain yang menimbulkan korban di pesawat lain itu.

 

2.      yang bersifat relatif

 

R. Sugandhi, S.H.(Ibid, hal. 55) menjelaskan, dalam hal ini, kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan. Misalnya A ditodong dengan pistol oleh B, disuruh membakar rumah. Apabila A tidak segera membakar rumah itu, maka pistol yang ditodongkan kepadanya tersebut akan ditembakkan. Dalam pikiran, memang mungkin A menolak perintah itu sehingga ia ditembak mati. Akan tetapi apabila ia menuruti perintah itu, ia akan melakukan tindak pidana kejahatan. Walaupun demikian, ia tidak dapat dihukum karena adanya paksaan tersebut. Perbedaan kekuasaan bersifat mutlak dan kekuasaan bersifat relatif ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semaunya, sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan.

 

R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 63) mengatakan bahwa paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya.Hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini.

 

3.      yang merupakan suatu keadaan darurat

 

R. Sugandhi, S.H.(Ibid, hal. 55) menjelaskan bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurai ini orang yang terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang akan ia lakukan., sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif, orang itu tidak memilih. Dalam hal ini (kekuasaan yang bersifat relatif - red) orang yang mengambil prakarsa ialah orang yang memaksa.

 

R. Sugandhi, S.H.(Ibid, hal. 56) memberikan contoh keadaan darurat, misalnya:

 

a.      Dalam sebuah pelayaran dengan kapal laut telah terjadi kecelakaan. Kapal itu meledak dengan mendadak, sehingga penumpangnya masing-masing harus menolong dirinya sendiri. Seorang penumpang beruntung dapat mengapung dengan sebuah papan kayu yang hanya dapat menampung seorang saja. Kemudian datang penumpang lain yang juga ingin menyelamatkan dirinya. Padanya tiada sebuah alat pun yang dapat dipakai untuk menyelamatkan diri. Ia lalu meraih papan kayu yang telah dipakai untuk mengapung oleh orang yang terdahulu dari dia. Orang yang terdahulu itu lalu mendorong orang tersebut hingga tenggelam dan mati. Karena dalam keadaan darurat, maka orang itu tidak dapat dihukum.

 

b.      Untuk menolong seorang yang tersekap dalam rumah yang sedang terbakar, seorang anggota pasukan pencegah kebakaran telah memecah sebuah jendela kaca yang berharga dari rumah yang terbakar itu untuk jalan masuk. Meskipun anggota pasukan pencegah kebakaran itu telah melakukan kejahatan merusak barang orang lain, ia tidak dapat dihukum karena dalam keadaan darurat.

 

B.     Tentang Pembelaan Terpaksa atau Pembelaan Darurat (Noodweer)

Pembelaan Terpaksa (noodweer) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu noodweer(pembelaan terpaksa) dan noodweer-exces (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

 

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

 

Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, maka kita berpedoman pada unsur-unsurnoodweer dan noodweer-exces menurut Andi Hamzah, dan syarat-syarat suatu tindakan dikategorikan sebagai noodweer menurut R. Sugandhi, S.H..

 

Menurut Andi Hamzah (Ibid, hal. 158), unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (noodweer) adalah:

1.      Pembelaan itu bersifat terpaksa.

2.      Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

3.      Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.

4.      Serangan itu melawan hukum

 

Lebih lanjut, Andi Hamzah (Ibid, hal. 158-159), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (subsidiariteit). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional. Menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual.

 

Terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), menurut Andi Hamzah (Ibid, hal. 159-160), ada persamaan antara pembelaan terpaksa (noodweer) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah:

1.      pada pembelaan terpaksa yang melampau batas (noodweer exces), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.

2.   pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.

 

R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1.      Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik

2.      Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain

3.      Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat diatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak

 

Sedangkan mengenai noodweer exces, R. Sugandhi, S.H. (Ibid, hal. 59), menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan “melampaui batas pembelaan yang perlu” diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan “mata gelap”.

 

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 87) mengatakan bahwa pada akhirnya, setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup noodweer, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (noodweer) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.

 

Dari uraian mengenai overmacht dan noodweer yang telah kami jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwaovermacht itu berasal dari pengaruh luar (baik dari orang lain maupun keadaan yang memaksa seseorang di luar kemampuannya untuk melakukan tindak pidana), sedangkan noodweer lebih menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Keberlakuan overmacht maupun noodweerkeduanya diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang menguji dan memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk lingkup overmacht atau noodweer dengan ditinjau berdasarkan pada satu-persatu peristiwa sebagaimana yang telah kami jelaskan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Starfrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915

 

Referensi:

1.      Andi Hamzah. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta: Jakarta.

2.      Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PR. Refika Aditama: Bandung.

3.      R. Sugandhi. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. Usaha Nasional: Surabaya.

4.      R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

Alat Bukti dan Barang Buktu

A.     Alat Bukti

 

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(”KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

 

B.     Barang Bukti

 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

a.      benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

b.      benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

c.      benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

d.      benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e.      benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

 

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14).

 

Selain itu di dalam Hetterziene in Landcsh Regerment (”HIR”) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

a.      Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (corpora delicti)

b.      Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (corpora delicti)

c.      Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti)

d.  Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (corpora delicti)

 

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 254). Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

a.      Merupakan objek materiil

b.      Berbicara untuk diri sendiri

c.      Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya

d.      Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

 

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau corpus delicti adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti terebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

 

Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

a.      Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana

b.      Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana

c.      Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana

d.      Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana

e.      Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara

f.       Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP) (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti, hal.19).

 

Bila kita bandingkan dengan sistem Common Law seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam Criminal Procedure Law Amerika Serikat, yang disebut forms of evidence atau alat bukti adalah: real evidence, documentary evidence, testimonial evidence dan judicial notice (Andi Hamzah). Dalam sistem Common Law ini,  real evidence (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal real evidence atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.

 

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

 

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1.      Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);

2.      Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;

3.      Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

 

Dasar hukum:

1.      Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1848 No. 16, S.1941 No. 44)

2.      Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Uu Merek

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt58a55a57696d5/hukum-menjual-barang-kw

hakim parlas nababan dihukum KY

KY Skorsing Parlas Nababan 'Bakar Hutan Tidak Merusak Lingkungan Hidup'
Andi Saputra - detikNews

Masyarakat meminta Parlas diperiksa KY (ari/detikcom)
Jakarta - Masih ingat dengan hakim Parlas Nababan? Namanya dikenal publik usai memvonis bebas pembakar hutan di Palembang, Sumsel. Muncullah meme 'Bakar Hutan Tidak Merusak Lingkungan' sebagai sindiran atas putusan itu.

Setelah delapan bulan bekerja, KY memutuskan ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Parlas Nababan. Komisi Yudisial (KY) pun menjatuhkan sanksi etik kepada Parlas.

"Usulan nonpalu 1 tahun untuk hakim PN (Parlas Nababan-red) dan K (Kartjono-red)," kata juru bicara KY, Farid Wajdi saat dihubungi detikcom, Kamis (22/9/2016).

Parlas adalah hakim ketua dan Kartjono adalah hakim anggota. Adapun hakim anggota satunya diskorsing 3 bulan.

"Belum ada jawaban dari Mahkamah Agung (MA)," ujar Farid menyoal status skorsing itu.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat PT Bumi Mekar Hijau karena membakar hutan dan menyebabkan kabut asap. Nilai gugatan sebesar Rp 7,9 triliun tetapi gugatan itu ditolak oleh Parlas dkk. Akibat putusan itu, masyarakat kaget dan mengkritik keras putusan Parlas dkk.

Kini Parlas Nababan menjadi Ketua PN Palangkaraya, tidak lama setelah putusan itu diketoknya. (asp/rvk)

pencerahan

MISTERI KEMATIAN

🔹عند موتك لا تقلق ؟😢؟

Janganlah cemas ketika anda hendak wafat.

🔹عند وقوف قلبك لا تقلق ؟😢؟

Janganlah terlalu cemas juga ketika jantungmu berhenti.

🔹عند سكرت موتك لا تقلق ؟😢؟

Janganlah juga panik saat engkau merasakan  sekarat

🔹ولا تهتم بجسدك😢البالي

Jangan perdulikan jasad anda yg akan hancur

👥 سيكون المسلمون .....

Karena kaum muslimin ada saja yang...

👈 سيقومون باللازم

Akan melaksanakan kewajiban mereka

1- يجردونك من ملابسك

1. Menanggalkan pakaianmu

2- يغسلونك

2. Memandikanmu

3- يكفنونك

3. Mengkafanimu

4. يحفرون ثقوب لهدك

4. Menggalikan lobang lahatmu

5- يخرجونك من بيتك

5. Mengeluarkanmu dari rumahmu

6- يحملونك عاى اكتافهم

6. Menggotongmu di atas pundak² mereka

7- ويذهبون بك لمسكنك الجديد
( القبر )

7. Mengantarkanmu ke tempat tinggal barumu (kuburan)

8- وسيأتي الكثيرون لتشييع جنازتك بل سيلغي الكثير منهم أعماله لأجل دفنك ،
وقد يكون الكثير منهم لم يفكر في نصيحتك يوما

8. Banyak orang yg akan berdatangan untuk mengangkat jenazahmu, bahkan banyak pula yg meninggalkan pekerjaannya demi untuk menguburmu, bisa jadi banyak dari mereka yg melupakan nasehat yg pernah Engkau sampaikan pada suatu hari yg telah berlalu.
ً
9- أغراضك سيتم التخلص منها، ينقل الى أ ي الأيد

9. Peralatanmu akan segera diselesaikan, berpindah tangan

🔹مفاتيح مركبك وبينك
- kunci-kunci kendaraan dan rumahmu
🔹حقيبتك
- tasmu
🔹كتبك
- buku
🔹حقيبتك
- tas
🔹جوالك
- handphone mu
🔹أحذيتك
- sepatu
🔹ملابسك
- pakaian

👈 وإن كان أهلك موفقين
فسوف يتصدقون بها لتنفعك

- apabila keluargamu baik, maka mereka akan menyedekahkannya agar ia bermanfaat untukmu

☝وتأكد بأن ؛

Pastikanlah bahwa:

👈الدنيا لن تحزن عليك

Bumi tidak akan sedih atasmu

👈 ولا العالم

Tidak pula alam semesta

👈 والضروب تسير كالعادة ولا تغير بفراقك

Keadaan juga akan berjalan seperri biasa, tidak terpengaruh dan tidak berubah dengan perpisahanmu

👈واﻻقتصاد سيستمر

Perekonomian akan terus berlanjut

👈ووظيفتك سيأتي غيرك ليقوم بها

Pekerjaan anda, akan datang orang lain untuk menggantikannya

👈وأموالك ستذهب حلالاً للورثة

Hartamu akan dibagikan secara halal kepada ahli waris

☝بينما أنت الذي ستحاسب عن
📛النقير والقطمير📛

Sementara anda akan dihisab atas segala sesuatu hingga perkara yg hina dan kecil

..♪
أول ما يسقط منك عند موتك هو اسمك ..
Yang pertama akan runtuh darimu ketika wafat adalah namamu..

لذلك عندما تموت يقولون عنك أين الجثة ..؟

Oleh karena itu, setelah meninggal orang akan berkata tentangmu: dimana mayatnya ?

ولا ينادونك بإسمك ..!

Mereka tidak memanggil lagi dengan menyebutkan namamu !

ولا يبقى من اسمك إلا ذاكرة ..!

Namamu tinggalah kenangan belaka.

وعندما يريدون الصلاة عليك يقولون *احضروا الجنازة* ..؟

Ketika akan menshalati, mereka berkata: *hadirkan jenazah*..

ولا ينادونك باسمك ..!

Mereka tidak memanggil dengan menyebutkan namamu

ما اسرع...اختفى اسمك

Betapa cepat namamu hilang berlalu....

وعندما يشرعون بدفنك يقولون *قربوا الميت* ولا ينادونك باسمك ..!

Ketika akan menguburkan, mereka berkata: *dekat kan mayitnya,* tanpa menyebutkan namamu..

فلا تغرك قبيلتك ولا يغرك منصبك ولا نسبك ..

Tidak akan ada yg membela, baik suku, kedudukan ataupun keturunanmu

فما أتفه هذه الدنيا وما أعظم ما نحن مقبلون عليه ..

Betapa rendahnya dunia ini dan betapa besarnya apa yang akan kita hadapi setelahnya

سطور من ذهب ..💐💐

Catatan dengan tinta emas

👈 الحزن عليك سيكون ثلاثة أنواع؟؟

Kesedihan atasmu akan terbagi menjadi tiga:

1- الناس الذين يعرفونك سطحياً سيقولون *مسكين‼*

1. Orang yg mengenalmu sepintas akan mengatakan: *kasihan dia !!*

2- أصدقاؤك سيحزنون ساعات أو أياماً ثم يعودون إلى سوالفهم وضحكهم‼

2. Teman-teman mu akan bersedih beberapa saat atau beberapa hari, kemudian mereka akan kembali kepada canda dan tawanya..

3- الحزن العميق في البيت‼أهلك أسبوع أسبوعين شهر شهرين أو حتى سنة📆؟؟

3. Kesedihan mendalam di rumah ! Keluargamu akan bersedih sepekan, satu-dua bulan atau hingga satu tahun

☝ومن ثم سيضعونك في أرشيف الذكريات‼

Kemudian mereka akan meletakkannya dalam arsip ingatan

⭕وهكذا⭕

Demikianlah

👈انتهت قصتك بين الناس

Kisahmu telah terakhir pada kalangan manusia

مايبقى منك إلا *ألبوم الذاكرة*

Engkau tinggal hanya *ALBUM KENANGAN*

☝👈 وبدأت قصتك مع الحقيقيه؟؟؟؟؟

Kisahmu akan dimulai bersama suatu yg nyata

😢وهي الآخرة😢

Dialah alam akherat

👈 لقد زال عنك؟؟؟

Telah sirna darimu

1- الجمال

1. Keindahan

2- والمال

2. Harta

3- والصحة

3. Kesehatan

4- والولد

4. Anak

5- لقد فارقت الدور والقصور

5. Anda telah berpisah dari rumah dan istana

6- والزوجة ؟؟؟

6. Istri

👈 وبدأت الحياة الحقيقية👉

Dimulai lah kehidupan Yang sesungguhnya

❓والسؤال هنا :

Pertanyaan sekarang:

❓ماذا أعددت لقبرك وآخرتك ؟؟؟؟؟؟

Apa yang telah Engkau siapkan untuk kubur dan akheratmu?????

❓هذه حقيقة تحتاج الى تأمل

Ini adalah hakekat Yang perlu untuk direnungkan

☝احرص على :

Jagalah selalu atas :

1- الفرائض

1. Ibadah yg wajib

2- النوافل

2. Ibadah yg sunnah

3- صدقة السر

3. Sedekah tersembunyi

4- عمل صالح

4. Amal sholeh

5- صلاة الليل

5. Shalat malam

✅لعلك تنجو✅

Dengan harapan anda menjadi selamat

⭕لو ساعدت على تذكير الناس بهذه المقالة إن شاء الله

Jika anda bantu orang lain dengan menyebar peringatan ini

⭕ستجد أثر تذكيرك في ميزانك يوم القيامة

Akan anda dapati hasil dari kebaikannya dalam timbanganmu pada hari kiamat

👈 (وذكّر فإن الذكرى تنفعُ المؤمنين) 👉

"Berilah peringatan karena peringatan akan bermanfaat bagi orang beriman"

☝لماذا يختار الميت

Kenapa mayit memilih

⭕“الصدقة”
"Sedekah"

لو رجع للدنيا
Jika kembali ke dunia

⛅كما قال تعالى⛅
Sebagaimana firman Allah

👈 رب لولا أخرتني إلى أجل قريب
‼فأصدق‼
"Ya Allah, jika Engkau akhir kan ajalku sedikit saja, niscaya aku akan bersedekah"

ولم يقل :

Orang tsb tidak mengatakan:

👈 لاعتمر
Niscaya aku akan umroh

👈 او لأصلي
Atau akan shalat

👈 أو لأصوم
Atau akan puasa

☝ قال العلماء :

Para ulama menjelaskan:

ما ذكر الميت الصدقة إلا لعظيم ما رأى من اثرها بعد موت‼

Seorang mayit tidak mengatakan kecuali sedekah, tidak lain kecuali dikarenakan dia telah melihat betapa besarnya dampak yang dihasilkan dari sedekah bagi mereka yang telah wafat

👈 فأكثروا من الصدقة

Maka dari itu, perbanyaklah sedekah

👈 فإن المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته

Karena nanti pada hari kiamat, seorang mukmin akan berada di bawah naungan sedekahnya

👈 وأفضل صدقة تفعلها الآن هي :

Sedekah terbaik yang bisa anda lakukan sekarang ini adalah:

⭕ نشر هذا الكلام بنية الصدقة

Menyebarkan makalah ini dengan niat sedekah

👈لأن كل من سيطبق هذا الكلام ويعلمه للأجيال القادمة فأجره

Karena setiap orang yang mengamalkan nasehat ini dan mengajarkannya kepada generasi berikutnya, maka ganjarannya

👈يصلك بإذن الله👉

Akan sampai kepadamu insya Allah

منقول : مجموعة واتشاب معهد رياض الصالحين